KOTA MALANG - Persilangan antara politik Tanah Air yang semakin dinamis menuju 2024 dengan resesi yang tengah melanda dunia saat ini, mengharuskan kita untuk senantiasa waspada, cermat, dan tidak salah langkah. Kita tidak boleh gegabah dalam mengambil sikap dan keputusan. Dan kiranya, politik kebangsaan adalah pilar yang bisa menjadi pegangan kita bersama.
Demikian disampaikan Surya Dharma Paloh dalam Orasi Ilmiah Pemberian Gelar Doktor Kehormatan (Honoris Causa) dalam Bidang Sosiologi Politik oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya (FISIP-UB), Senin (25/07/2022), di gedung Samantha Krida.
Disampaikan Surya Paloh, politik kebangsaan adalah politik yang mengajak semua pihak kepada semangat persatuan. Bahwa kenyataannya kita berbeda di banyak hal, itu tidak menjadi soal. Yang terpenting adalah kita semua berkomitmen pada semangat persatuan dan kesatuan bangsa.
“Politik kebangsaan adalah garis politik yang mestinya bisa menjadi komitmen semua partai politik. Semua pihak mesti menyadari bahwa kompetisi dalam pemilu adalah keniscayaan dan akan berulang setiap lima tahun sekali. Oleh karena itu, lebih penting dari hal tersebut adalah menjaga keberlangsungan dan eksistensi negara-bangsa ini, ” paparnya.
Baca juga:
Peringati HANI, FH Unija Gelar Seminar
|
Karena itu, lanjutnya, pemilu bukanlah sekadar ruang kontestasi dan pergantian pemimpin nasional. Pemilu adalah perwujudan dari politik gagasan dan kompetisi yang penuh kedewasaan sikap serta ruang mencerdaskan kehidupan bangsa.
“Sudah saatnya kita sudahi praktik politik yang begitu sarat dengan muatan kebencian. Pendiri bangsa ini telah mufakat bahwa Republik Indonesia adalah negara untuk semua; bukan negara untuk satu orang atau satu golongan; tetapi semua untuk semua. Tidak ada lagi ‘kami’ atau ‘kalian’. Tidak ada lagi kelompokku atau kelompokmu. Yang ada adalah ‘kita’ semua Indonesia, ” ungkapnya.
Turut hadir dalam kegiatan ini Wakil Presiden RI 2004-2019 Dr. (HC) Drs. H. Jusuf Kalla, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Prof. Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar, M.Sc, Menteri Pertanian RI Prof. Dr. H. Syahrul Yasin Limpo, SH., M.Si., MH, Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel, beberapa Kepala Derah, serta pimpinan universitas dan fakultas di UB. (Irene)